Amanat.id– Komisi Pemilihan Umum (KPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang kembali melaksanakan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) 2025 secara daring, Sabtu (20/12/2025).
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua KPM UIN Walisongo, Akhmad Maskuri yang menuturkan pelaksanaan Pemilwa UIN Walisongo akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya, yaitu secara daring.
“Pelaksanaan Pemilwa Tahun 2025 sama seperti tahun lalu, dilakukan dengan sistem online menggunakan E-Voting PTIPD,” katanya saat diwawancarai tim Amanat.id, Jumat (19/12).
Maskuri menjelaskan sistem pelaksanaan Pemilwa tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan akun Walisiadik.
“Seluruh mahasiswa yang memiliki hak pilih bisa login E-Voting dengan sandi akun Walisiadik masing-masing untuk melakukan tahap pemilihan,” ujarnya.
Menanggapi dugaan kecurangan Pemilwa 2024 lalu, Maskuri membenarkan adanya pembobolan data dari salah satu paslon.
“Karena pada Pemilwa 2024 memang ada salah satu calon kandidat DEMA-U yang mencoba melakukan pembobolan data, tentu ada pencegahan pada tahun ini,” katanya.
Ia menjelaskan terdapat mitigasi pelaksanaan Pemilwa 2025, yaitu dengan pemblokiran otomatis melalui sistem.
“Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, nanti akan ada pemblokiran otomatis bagi pihak yang mencoba membobol hak suara yang terdeteksi melalui sistem,” jelasnya.
Maskuri mengatakan regulasi pengawasan Pemilwa 2025 akan dirilis secara lengkap sebelum debat kandidat berlangsung.
“Terkait pengawasan Pemilwa nanti akan rilis dalam waktu dekat, sebelum debat kandidat,” ujar Maskuri.
Maskuri menuturkan untuk Program Studi (Prodi) baru di UIN Walisongo hanya memiliki hak suara memilih ketua DEMA universitas dan fakultas.
“Untuk fakultas baru seperti Fakultas Kedokteran, tahun ini hanya memiliki hak suara untuk memilih paslon Ketua DEMA Universitas. Untuk Prodi lain seperti Bisnis Digital, Ilmu Hadist memiliki hak suara untuk DEMA-U dan DEMA-F di prodinya,” titahnya.
Hal tersebut bisa terjadi, lanjutnya, karena secara aturan belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti kontestasi Pemilwa 2025.
“Karena memang belum ada aturan terbaru terkait hak dari fakultas dan prodi baru untuk Pemilwa saat ini. Dari semester juga belum memenuhi kapabilitas dan secara aturan belum bisa mendapatkan hak untuk dipilih dalam kontestasi,” lanjut Maskuri.
Mahasiswa Prodi Ilmu Falak, Dzaka Ilmi Al-Mufid mengaku pertama kali mengikuti Pemilwa di UIN Walisongo Semarang.
“Sebagai mahasiswa baru, Ini adalah kali pertama saya mengikuti Pemilwa dan saya akan menggunakan hak pilih saya,” katanya.
Menurutnya, Pemilwa 2025 tidak akan berjalan maksimal jika dilaksanakan secara online.
“Untuk pelaksanaan Pemilwa jika dilaksanakan online tidak akan semaksimal offline, bahkan yang offline saja bisa jadi banyak kecurangan,”
Dzaka berharap Pemilwa 2025 bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kecurangan.
“Meski begitu harapan saya semoga dapat berjalan lancar tanpa ada kecurangan dan hal yang tidak diinginkan,” paparnya.
Berbeda dengan Dzaka, Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Yuda Agustian mengatakan demokrasi di UIN Walisongo tidak sehat, sehingga menyebabkan enggan ikut serta dalam Pemilwa 2025.
“Tidak memilih, karena menurutku nyoblos ga nyoblos sama saja ujungnya tetap naik juga. Karena DEMA-U, DEMA-F dan HMJ yang jadi hak pilih aku melawan kotak kosong ketiganya,” ujarnya.
Dengan banyaknya kotak kosong, lanjutnya, menunjukkan adanya penurunan partisipasi mahasiswa terhadap pemilihan ketua dewan eksekutif di lingkungan UIN Walisongo.
“Menurutku, minat mahasiswa untuk ikut pemilwa itu dipengaruhi sama seberapa ‘hidup’ demokrasi di kampus. Kalau dari awal sudah kelihatan cuma satu kelompok yang pegang kendali, terus calon ketuanya cuma satu lawan kotak kosong, ya banyak mahasiswa jadi mikir, ‘buat apa milih, toh hasilnya sudah ketebak’,” sambungnya.
Yuda mengatakan hal utama yang perlu menjadi perhatian di setiap Pemilwa adalah informasi yang transparan kepada publik.
“Apapun sistem pelaksanannya, yang terpenting keterbukaan informasi kepada publik. Banyak yg muak dengan sistem yang ada disini, karena setiap tahun selalu template, minim demokrasi,” tutupnya.
Reporter: Azkiya Salsa Afiana
