
Amanat.id– Efisiensi anggaran yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang berimbas pada pemotongan anggaran organisasi mahasiswa (Ormawa), Jumat (14/2/2025).
Ketua DEMA Fakultas Psikologi dan Kesehatan (FPK), Muhammad Fajar Fikri Haikal mengatakan pemotongan anggaran telah dikonfirmasi oleh Wakil Dekan (WD) III, meskipun jumlah pastinya belum diketahui.
“WD III mengonfirmasi kebenaran pemotongan dana akibat efisiensi dengan angka yang belum ditetapkan,” ujarnya saat diwawancarai tim Amanat.id, (28/2).
Haikal mengatakan bahwa ia mengetahui fakultas lain juga mengalami pemotongan anggaran hingga 50%.
“Fakultas lain bahkan ada yang mengalami pemotongan hingga 50%, kemungkinan besar hal itu juga berdampak pada jumlah program kerja yang kami jalankan,” katanya.
Ia menambahkan dampak pemotongan anggaran, yakni berkurangnya elemen dan frekuensi kegiatan.
“Beberapa elemen lain harus dikurangi, seperti konsumsi peserta kegatan, dan frekuensi seperti diskusi yang biasanya tiga kali dalam satu periode bisa jadi hanya satu kali,” imbuhnya.
Mengenai transparansi pemotongan anggaran, lanjutnya, hanya berupa pemberitahuan via chat dari pihak birokrasi.
“Kami hanya mendapatkan pemberitahuan melalui chat, tanpa dokumen resmi,” paparnya.
Ia menekankan seharusnya pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pendidikan itu prioritas untuk investasi masa depan, jangan sampai kualitasnya menurun karena efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Ketua DEMA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Muhammad Dany Rizqianto mengatakan akan terus berupaya mencari solusi untuk menghadapi efisiensi anggaran.
“Kita berusaha mencari trobosan dan solusi baru untuk menjalankan kegiatan meskipun anggaran terbatas,” tuturnya.
Menurutnya saat ini DEMA FISIP UIN Walisongo sedang mencari mitra luar untuk membantu pendanaan kegiatan mahasiswa.
“Solusinya kita harus menggandeng instansi lain untuk membantu pendanaan, karena jika hanya mengandalkan anggaran internal yang dipotong, sulit untuk menjalankan semua program,” jelasnya.
Adanya pemotongan anggaran juga dibenarkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik, Syamil Nur Hidayatullah.
“APBN yang awalnya 20% sekarang menjadi 18%, ini jelas berdampak pada alokasi anggaran ormawa,” katanya.
Ia menjelaskan strategi yang dilakukan HMJ Ilmu Politik adalah mengurangi program kerja yang membutuhkan biaya besar.
“Kami akan mengutamakan kegiatan yang berdampak dengan anggaran efisien, misalnya dengan mengadakan diskusi dan bedah isu,” tutupnya.
Reporter : Rizka Nur Nahdia Maramis
Editor: Azkiya S.A.