Amanat.id- Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo menggelar seminar dalam serangkaian Festival Supremasi Sipil Menuju Civil Society Talk, di Auditorium II Kampus 3, Jumat (31/5/2024).
Mengusung tema “Menggugat Negara, Melawan Ketidakadilan”, acara tersebut turut mengundang Pegiat Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Bivitri Susanti sebagai pembicara.
Bivitri mengatakan bahwa pemerintah hanya menganggap hukum sebatas pasal dan surat, yang menyebabkan pemerintah tidak memiliki acuan hukum.
“Pemerintahan dalam negara menganggap bahwa hukum sekadar apa yang tertulis dalam pasal-pasal dan surat-surat. Sehingga, ketika ada kasus baru, elemen pemerintahan tidak memiliki acuan,” imbuhnya.
Ia mengatakan, seharusnya wewenang tersebut digunakan untuk amanat rakyat. Namun, realisasi yang terjadi sebaliknya.
“Wewenang itu digunakan untuk menjalankan amanat yang diberikan rakyat. Namun kenyataannya sebaliknya,” tutupnya.
Bivitri mengatakan bahwa pengadilan rakyat diadakan karena masyarakat yang tak kunjung mendapatkan keadilan.
“Pengadilan rakyat diadakan karena warga sangat sulit mendapat keadilan dari pengadilan formal,” terangnya.
Reporter: Novia Rizky Kamilulfalaah
Editor: Eka R.
