Amanat.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang pada hari ini, Selasa, (12/04/2022).
Deputi Kesetaraan Gender Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny Nurhayanti Rosalin mengungkapkan bahwa hadirnya undang-undang ini menjadi wujud nyata dari negara, dalam upaya mencegah dalam segala bentuk kekerasan seksual.
“Hadirnya undang-undang ini nantinya merupakan wujud nyata dari negara, dalam upaya mencegah dalam segala bentuk kekerasan seksual. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual,” tuturnya.
Kekerasan seksual yang semakin marak terjadi di masyarakat, sesungguhnya memiliki dampak serius bagi korban. Berupa penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial, hingga politik.
“Dampak kekerasan seksual dapat mempengaruhi hidup korban dan masa depan korban. Penderitaan berlapis akan dialami pada korban, kelompok masyarakat yang marjinal secara ekonomi, sosial, dan politik,” ucapnya, yang ditampilkan melalui streaming akun youtube DPR RI.
Sampai saat ini, tambah Lenny, peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual masih sangat terbatas, dari segi bentuk dan lingkupnya.
“Peraturan perundang-undangan yang tersedia, belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat,” tambahnya.
Proses penyelidikan, lanjutnya, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual, juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban.
“Selain itu perlu diatur upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat untuk dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual dan mampu menyediakan landasan hukum, materiil dan formil sekaligus,”
“Inilah semangat kita bersama, antara DPR RI, pemerintah, dan masyarakat sipil yang perlu terus kita ingatkan agar undang-undang ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan khususnya bagi korban kekerasan seksual.” pungkasnya.
Hak setiap negara untuk mendapatkan pelindungan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstruksional yang dijamin dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
Reporter: Nur Rzkn
