Amanat.id- Ratusan massa aksi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SERA) memadati halaman Gedung Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang menuntut kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (15/6/2026).
Aliansi BEM SERA menyampaikan lima tuntutan utama sebagai berikut:
1. Mendesak penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penstabilan nilai tukar rupiah.
2. Menuntut pengembalian fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam ranah militer.
3. Mendesak pembubaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
4. Menuntut pengembalian hak milik tanah kepada rakyat.
5. Mendesak penghapusan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di dalam pemerintahan Indonesia.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Moh Asad menuturkan aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi mahasiswa.
“Aksi turun ke jalan merupakan bentuk ekspresi kami setelah audiensi yang tidak membuahkan hasil,” tuturnya.
Ia menjelaskan dalam sepekan telah turun beberapa kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pekan ini pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan mengejutkan, salah satunya kenaikan harga pertamax yang berimbas pada masyarakat menengah kebawah,” jelasnya.
Asad mengatakan bahwa Aliansi BEM SERA melakukan dua kali konsolidasi sebelum turun ke jalan.
“Kami mengadakan dua kali konsolidasi sebelum turun ke jalan, tiap kampus membawa kajian masing-masing,” ucapnya.
Ketua BEM Universitas Muhamadiyah Semarang (UNIMUS), Mochamad Fahmi menyatakan konsolidasi ditujukan pada masyarakat luas.
“Saya yang membuat undangan konsolidasi, tidak hanya untuk mahasiswa tapi seluruh elemen masyarakat se-Jawa Tengah, karena aksi ini untuk kepentingan bersama,” terangnya.
Fahmi menjelaskan bahwa mahasiswa mengawal aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah.
“Kami sebagai mahasiswa berusaha mengawal aspirasi masyarakat juga berbagai masalah yang belum terselesaikan,” tuturnya.
Ia berharap pergerakan dapat terus berjalan untuk menjaga check and balance antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya berharap pergerakan tak berhenti di sini, perlu ada peran kritik untuk menjaga check and balance antara pemerintah dan masyarakat agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu Faiq Hanantyo, mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menuturkan keluhannya pada program makan bergizi gratis (MBG).
“MBG itu sangat menguras APBN, saya tidak rela mengeluarkan pajak untuk program tidak efektif tersebut,” tuturnya.
Ia menambahkan pada kondisi rupiah yang melemah, program MBG semakin mengakibatkan pemborosan.
“MBG harus segera dievaluasi karena disaat rupiah melemah harga bahan makanan naik, mengakibatkan pemborosan pada APBN,” tambahnya.
Faiq berharap pemerintah segera mengevaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri yang merugikan masyarakat.
“Saya berharap pemerintah segera mengevaluasi RUU TNI dan Polri, karena sebagai mahasiswa saya ingin bekerja pada ranah yang telah saya pelajari di kampus, RUU ini membatasi kami,” harapnya.
Reporter: Putri Natasya Islamadina
Editor: Dinda Alfiani
