Amanat.id- Sebagai ungkapan rasa marah atas kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran, Aliansi mahasiswa Semarang mengadakan aksi bertajuk “Negara Sekarat, Prabowo-Gibran Mencekik Rakyat” di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Selasa (18/2/2025).
Presiden Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Falih mengatakan bahwa aksi ini melibatkan seluruh aliansi masyarakat.
“Sosialisasi yang dilakukan sudah ke masyarakat luas. Sehingga ada beberapa organisasi nirbala atau NGO seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Gerak Jateng,” ucapnya.
Ia juga mengatakan aksi kali ini banyak menampilkan aksi simbolik.
“Ada beberapa aksi simbolik di antaranya menggantungkan jas almet di gerbang dari berbagai kampus interpretasi betapa mirisnya jika biaya pendidikan semakin mahal,” katanya.
selain menggantung jas almet, sambungnya, ada aksi melemparkan kotoran oleh massa aksi.
“Dan melemparkan kotoran sapi melambangkan betapa naifnya pemerintah,” tegasnya.
Koordinator Lapangan, Adam Fidaus menjelaskan aksi demo digelar karena kemarahan masyarakat atas kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan anggaran pendidikan sebagai dampaknya.
“Aksi ini bukan untuk memperingati 100 hari kerja Prabowo-Gibran, tapi protes akan kebijakan pemotongan anggaran pendidikan sebab efisiensi anggaran negara,” jelasnya.
Adam memperkirakan aksi ini diikuti oleh seribu mahasiswa dengan masyarakat yang tergabung dari banyak aliansi.
“Sekitar seribu lebih mahasiwa dari 19 lembaga yang ikut turun dari semua universitas di Semarang dan kawan-kawan organisasi ekstra menuntut hal yang sama,” katanya.
Koordinator Lapangan Universitas Diponegoro (UNDIP), Aufa Ata Arik mengatakan perlu ada analisis dan riset yang jelas pada sebuah kebijakan.
“Ada beberapa orang di PHK di beberapa instansi negara, masyarakat mendapat dampak buruk dari efisiensi anggaran, maka pemerintah perlu melakukan analisis yang benar,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan jika presiden Prabowo akan bersikap otoriter.
“Jika dilihat dari skema militerisme yang salah satunya retreat kabinet dan kedepannya akan ada kepala daerah, dicurigakan menjadi pantukan rezim otoritarisme,” ujarnya.
Reporter: Irbah Fatin
Editor: Rizki Gojali
