Di tengah penanganan banjir Sumatra, pemerintah seakan tidak belajar ketika berkata akan membuka lahan sawit baru di Papua. Apa yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan sebuah peringatan keras dari alam yang sudah kritis. Bencana banjir bandang mendatangkan air bah, menyapu ribuan rumah, merenggut ratusan nyawa dan memaksa yang bertahan untuk mengungsi. Hal ini bukan anomali dari siklon di wilayah tropis, tapi konsekuensi ekologis.
Tanah Sumatra sudah lama menjadi proyek raksasa dari ambisi industri. Hutan dibabat untuk dialihfungsikan jadi lahan tanaman monokultur, menggantikan hutan yang telah lama berperan jadi spons penyerap air hujan yang datang. Hilangnya pepohonan hutan membuat tanah langsung mengalirkan air terjun bebas menghantam pemukiman warga.
Pembukaan lahan sawit di Papua seperti meratakan bencana banjir ke seluruh negeri. Pola serupa pernah terlihat di Kalimantan, pulau yang dulu dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, kini berubah menjadi hamparan perkebunan sawit juga tambang batu bara, menggantikan hutan-hutan yang berperan menyerap air. Akibatnya, banjir nyaris menjadi kisah rutin yang masyarakat lalui ketika musim hujan. Situasi serupa juga terjadi di Sulawesi yang mengalami pembalakan hutan dalam skala besar.
Tujuan pembukaan lahan di Papua dibaluti dengan narasi kemandirian energi dalam negeri. Pemerintah yakin akan dapat memangkas ketergantungan impor dan memungkinkan penghematan dana ratusan triliun rupiah dari anggaran subsidi tahunan. Namun dibaliknya, ada benteng hutan tropis terakhir Indonesia, setelah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi mengalami deforestasi akibat pembukaan jutaan hektar lahan baru.
Indonesia sudah Overload Sawit
Sejak awal menjabat presiden, Prabowo sangat berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri energi. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan biodiesel dari sawit. Karena itulah dalam beberapa pidatonya Ia konsisten mendukung pertumbuhan sawit nasional. Seperti dalam puncak hari jadi partai Golkar ke-61, Ia menyebut sawit sebagai berkah dan jadi solusi menghadapi kondisi global yang tidak menentu.
Tahun lalu, dalam pidatonya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Prabowo menegaskan bahwa sawit merupakan aset negara dan memerintahkan para aparat untuk memperketat penjagaannya dari ancaman negara lain. Dalam kesempatan yang sama Prabowo menekankan untuk tidak usah takut terhadap deforestasi. Ia menilai bahwa sawit juga seperti layaknya pohon, memiliki daun yang berfungsi sebagai penyerap karbondioksida.
Secara biologi sawit memanglah pohon dan dapat menyerap karbon dioksida, namun efektifitasnya jauh lebih rendah dari hutan alam. Lebih dari itu, perkebunan sawit yang monokultur juga tidak dapat menggantikan peran hutan sebagai rubah bagi beragam makhluk hidup yang saling berhubungan. Sehingga hutan bukan hanya kumpulan pohon rindang, melainkan ekosistem kehidupan yang kompleks.
Masalahnya, ambisi untuk memperluas perkebunan sawit akan semakin mengikis batas aman pembukaan hutan. Riset yang telah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan bahwa ambang batas dari lahan sawit di Indonesia adalah 18,15 juta hektar, sementara total luas lahan sawit yang tertanam saat ini telah mencapai 17,3 juta hektar. Angka ini bukan tidak mungkin akan bertambah seiring dengan ambisi pembukaan lahan sawit baru. Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memproyeksikan akan ada 9,29 juta hektar pembukaan lahan sawit baru secara akumulasi hingga 2025.
Dennis dan Donella Meadows dalam buku The Limits to Growth mengingatkan bahwa setiap pertumbuhan memiliki batasan. Ketika batas tersebut dilalui maka yang menyusul bukan lagi kemajuan atau kemakmuran, tetapi krisis yang tak terhindarkan.
Kutukan Sumber Daya Alam
Per juni 2025, nilai ekspor minyak sawit mengalami kenaikan yang signifikan, angkanya telah menembus 23,44 miliar USD. Menjadikan Indonesia sebagai pemain besar dalam industri, dengan menguasai sekitar 58% produksi global. Namun sawit adalah buah simalakama, di satu sisi komoditas ini membawa berkah tapi bersamaan bersamaan dengan itu dapat menghadirkan permasalahan.
Dibalik manisnya angka dalam laporan APBN, ada resiko bencana yang harus dibayarkan. Pembukaan lahan sawit berskala besar akan memperpanjang cerita konflik agraria, kebakaran hutan dan banjir. Untuk pemulihannya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal itu masih dalam kerugian material saja, belum lagi dengan ancaman diversitas alam juga perubahan iklim. Alih-alih membawa berkah, sawit berubah menjadi masalah. Seperti yang sering digunakan oleh para ekonom ekologi dengan istilah “The Resource Curse” atau kutukan sumber daya alam. Dimana wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru susah berkembang akibat konflik berkelanjutan.
Lester R. Brown dan kawan-kawannya memberikan peringatan dalam bukunya: State of The World. Ancaman terbesar umat manusia kini dan masa depan bukan datang dari perang, namun dari kerusakan lingkungan. Hal serupa juga digaungkan oleh Prof. Polly Higgins melalui konsep Ecocide atau perusakan alam secara membabi buta demi keuntungan ekonomi. Keduanya menjadi gambaran dengan apa yang terjadi di Sumatra dan rencana pembukaan lahan sawit baru di Papua. Pemerintah seakan menyiapkan skenario bunuh diri ekologis jika tiada perubahan cara pandang yang lebih hijau.
Banyak pengamat menyarankan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan lahan yang ada alih-alih terus membuka perkebunan sawit baru. Jika memang alasannya sebatas pemenuhan kebutuhan nasional, perluasan lahan sekarang sudah cukup memadai. Pemerintah harus menekankan moratorium ketat terhadap pembukaan lahan sawit dan dapat memfokuskan investasi ke perkebunan yang sudah ada.
Sumatera hari ini ibarat sebuah peringatan dari alam yang tidak diberi ruang bicara. Papua adalah kesempatan terakhir untuk memilih jalan yang tepat. Karena sawit tidak dapat cukup membantu dikala kekeringan dan masa depan kita tak perlu basah karena banjir.
Penulis: Hikam Abdillah
