Amanat.id– Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo berencana membuka tiga Program Studi (Prodi) baru, yaitu Hubungan Internasional, Administrasi Publik, Serta Perpustakaan dan Sains Informasi, Kamis (16/10/2025).
Pembentukan tiga prodi baru tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan di FISIP UIN Walisongo.
Wakil Dekan I FISIP UIN Walisono, Tolkhahul Khoir menjelaskan Prodi Hubungan Internasional dan Administrasi Publik saat ini masih dalam masa moratorium dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis).
“Untuk Hubungan Internasional dan Administrasi Publik, saat ini masih dalam masa moratorium, sehingga belum bisa dibuka karena kebijakan dari Diktis,” ujarnya.
Sementara itu, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi masih menunggu hasil sidang Senat yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
“Sementara itu, untuk Perpustakaan dan Sains Informasi sedang menunggu sidang Senat Universitas bulan depan. Setelah itu, akan ada keputusan Senat terkait pertimbangan pembukaan Prodi tersebut,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, pembukaan Prodi baru di FISIP telah direncanakan sejak tahun 2024 dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur fakultas.
“Prodi Hubungan Internasional dan Administrasi Publik sudah direncanakan akhir tahun 2024, untuk prodi Perpustakaan dan Sistem Informasi di tahun 2025 ini, dan Fakultas juga sudah memiliki kesiapan dari sisi SDM dan infrastruktur. Jadi, secara internal kami siap jika izin pembukaan prodi diberikan,” ungkapnya.
Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi sendiri, lanjutnya, sudah memiliki tenaga pustakawan yang siap menjadi dosen serta bekerja sama dengan Perpustakaan UIN Walisongo yang sudah berakreditasi unggul.
“Khusus untuk Perpustakaan dan Sains Informasi, kami memiliki sumber daya pustakawan yang kompeten dan siap diangkat menjadi dosen. Sementara untuk Perpustakaan dan Sains Informasi, kami bekerja sama dengan Perpustakaan UIN Walisongo yang sudah terakreditasi unggul. Itu nantinya akan menjadi laboratorium utama bagi mahasiswa,” jelasnya.
Ia mengatakan adanya moratorium nasional dan kebijakan internal UIN Walisongo yang mengharuskan jumlah program studi non-keislaman tidak melebihi program studi keislaman sempat menjadi kendala dalam proses pembukaan prodi baru FISIP.
“Secara kebijakan universitas, jumlah program studi non-keislaman tidak boleh lebih banyak dari program studi keislaman. Selain itu, moratorium nasional juga menjadi kendala utama,” katanya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Tolkhahul tetap optimis dan menargetkan setidaknya Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi dapat resmi dibuka dan menerima mahasiswa baru pada tahun 2026.
“Untuk dua prodi yang masih moratorium, kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Namun, untuk Perpustakaan dan Sains Informasi, InsyaAllah kami targetkan tahun 2026 sudah bisa dibuka dan menerima mahasiswa baru,” ucapnya.
Ia berharap jika prodi baru sudah diresmikan dan sudah bisa menerima mahasiswa baru, masyarakat dapat memanfaatkan prodi tersebut.
“Kami berharap masyarakat yang memiliki minat di bidang sosial-politik dan informasi bisa ikut mendukung dan berkolaborasi dengan fakultas. Jika nanti prodi baru ini sudah dibuka, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing di dunia kerja,” harapnya.
Mahasiswa Ilmu Politik, Farah menilai langkah ini strategis dan relevan, terutama karena dua prodi di FISIP UIN Walisongo telah terakreditasi unggul.
“Menurut saya, rencana penambahan prodi ini cukup strategis dan relevan, apalagi dua prodi di FISIP sudah terakreditasi unggul,” katanya.
Ia menambahkan bahwa FISIP UIN Walisongo perlu memperioritaskan peningkatan kualitas akademik dan memperluas kerja sama dengan mitra eksternal.
“Sebaiknya FISIP meningkatkan kualitas akademik dan kerja sama dengan mitra terlebih dahulu sebelum membuka prodi baru, agar pengembangannya lebih optimal,” pungkasnya.
Reporter: Faiq Muhammad Saputra (Cakruma SKM Amanat 2025)
Editor: Romaito
