Sepanjang tahun 2026 lonjakan kejadian bencana di Indonesia terus naik. Dalam periode Januari hingga Agustus tahun ini, BNPB mencatat adanya 1.645 kejadian. Mayoritas jenis bencana adalah kebakaran hutan yang mencapai 565 kejadian. Bencana yang erat memiliki kaitan dengan pengelolaan lahan dan izin.
Kasus kebakaran hutan memperlihatkan pola yang penting untuk dipahami. Selama Januari sampai Juni 2026, kasus kebakaran hutan terjadi berkisar 158 kejadian. Tetapi, pada periode Juli hingga Agustus moket tajam menjadi 404 kasus. Dalam waktu hanya dua bulan, kenaikannya meningkat lebih dari 70%.
Daerah dengan lahan yang terbakar paling luas adalah Kalimantan Tengah dengan 3.161 titik, Sumatra Selatan 1.960 titik, Kalimantan Selatan 1.069 titik dan Papua Selatan 852 titik. Dampaknya melampaui hutan yang hangus.
Dampaknya banyak masyarakat yang harus hidup dengan menghirup asap kebakaran. Laporan data dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) ada lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten/kota terkepung kabut asap. Lebih dari 311 ribu kasus ISPA, termasuk 70 ribu balita dan 49 ribu lansia.
Dalam waktu yang berdekatan, gempa sebesar 7.7 Magnitude mengguncang NTT pada 15 Agustus. Sekitar 188 ribu jiwa harus mengungsi di tenda darurat. Namun ironisnya, mereka yang berhasil selamat dari guncangan gempa, harus meregang nyawa di tempat mereka mencari perlindungan tersebut.
108 penyintas dilaporkan dalam kondisi meninggal dunia di dalam tenda pengungsian. Mereka meregang nyawa usai dilanda krisis air dan buruknya sanitasi tenda pengungsian. Ancaman nyata lainnya juga datang dari teror tindak kekerasan seksual yang mengintai kelompok rentan.
Sumatra, yang pada akhir 2025 diterjang banjir bandang kini kembali terjadi. Sejumlah wilayah di Sumatra, terutama di Kabupaten Solok dan Tapanuli Tengah terdampak banjir bandang dan longsor. Kisah duka yang berulang ini melihatkan belum tuntasnya pemulihan pasca bencana.
Paradok Efisiensi
Kenyataan Indonesia berdiri di atas kawasan Pasific Ring of Fire yang mempertemukan beberapa lempeng tektonik, berimbas pada besarnya potensi terjadinya bencana alam. Bencana alam bukan lagi hal yang hanya sebatas perkiraan, namun menjadi kepastian akan terjadinya.
Pemahaman umum yang seharusnya menjadi kesadaran itu nyatanya tidak dipahami betul oleh pemerintah. Dalam anggaran APBN yang telah disetujui DPR, BNBP hanya diberikan alokasi dana sebesar Rp491 miliar, turun 75% dari tahun sebelumnya Rp2,01 triliun.
Penurunan anggaran yang merosot tajam menjadikan ironi ketika bencana alam ataupun hidrometeorologi terus terjadi di berbagai wilayah di negeri. Kebutuhan akan pemantauan untuk mitigasi serta pemulihan kebencanaan membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
Anggaran Rp491 miliar memang bukan keseluruhan anggaran BNPB dalam menangani seluruh bencana di Indonesia. BNPB memiliki sistem Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan pada situasi tanggap darurat bencana. Nominal DSP yang sudah diterima sebesar Rp 4,62 triliun dan Rp5,67 triliun yang masih dalam proses pengajuan kepada Kementerian Keuangan.
Mekanisme pendanaan lainnya juga dapat dibiayai melalui kementerian terkait lainnya, termasuk pada pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah juga dapat menambahkan anggaran ketika kondisi kebutuhan semakin meningkat melalui SK Status Darurat.
Namun dari sinilah titik persoalannya, ketergantungan terhadap mekanisme tambahan yang kondisional. Berimbas pada resiko kinerja BNPB yang lebih bersifat reaktif. Sokongan dana besar akan dapat digunakan setelah bencananya benar-benar telah terjadi. Memperlemah fungsi pencegahan, mitigasi risiko dan penguatan peringatan ini di fase pra bencana.
Situasi tersebut belum terhitung dengan perilaku culas para pejabat di lingkungan BNPB yang masih menggerogoti demi keuntungan pribadinya. Terbaru, KPK melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana masuk ke perusahaan yang terafiliasi dengan adik mantan kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Aliran dana yang diduga berasal dari DSP BNPB senilai Rp 148 miliar. Lebih miris lagi, dana dari kasus dugaan korupsi tersebut diambil dari anggaran penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi besar di NTT dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara serta Sumatra Barat.
Negara yang Lalai Terhadap Warganya
Dalam rilis rancangan APBN yang telah disetujui DPR, terlihat tambah kecil jika dibanding dengan lembaga BGN, Kemenhan dan Polri. BNPB jauh berada dibawah lembaga lembaga tersebut.
Di tengah perubahan dunia yang kian melihatkan perilaku anomali alam, pemerintah tindakan pemotongan anggaran lembaga kebencanaan. Pemerintah seakan lalai dengan mempertaruhkan keselamatan warganya atas grafik data efisiensi.
Jika yang dicari melalui efisiensi tersebut adalah ketahanan negara itu sektor ekonomi. Pemerintah seharusnya juga memperhitungkan korelasi dampak bencana yang terjadi terhadap perekonomian.
Dalam logika kebijakan publik, biaya pencegahan akan jauh lebih murah dibanding ketika musibah itu telah terjadi. Negara bisa menanggung triliunan hanya untuk memulihkan kerusakan jembatan, sekolah, hunian warga dan rumah sakit yang terdampak.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah terlihat seperti baru merespon dan mengalirkan dana setelah darurat bencana terjadi dan warganya terdampak musibah bencana. Hal tersebut juga mengubah BNPB yang sebelumnya “Badan Nasional Penanggulangan Bencana” menjadi “Badan Nasional Penunggu Bencana”. Kehilangan salah satu fungsi pentingnya dalam meminimalisir korban dan kerugian sebelum terjadinya musibah.
Penulis: Hikam Abdillah
