Dunia kembali dihebohkan dengan informasi bahwa ada ratusan ribu orang dieksekusi mati dalam kurun waktu hanya tiga hari di Sudan. Peristiwa tersebut terjadi setelah penguasaan kelompok Rapid Support Forces (RSF) di wilayah El-Fasher di Darfur Barat. Tidak main-main, jumlah korban yang terjadi beberapa hari lalu tersebut menjadi catatan kelam dalam ekskalasi perang saudara di Sudan.
Mengutip dari laporan Aljazirah, masyarakat di wilayah El-Fasher telah mengalami blokade oleh RSF sejak 18 bulan yang lalu. Akses mereka terhadap dunia luar luar ditutup, mengakibatkan bantuan kemanusiaan seperti makanan serta obat-obatan tidak dapat masuk. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya warga yang kabur.
Dalam data laporan dari Jaringan Dokter Sudan, setidaknya ada 1.500 warga sipil tak bersenjata. Peristiwa ini merupakan rentetan berdarah setelah satu setengah tahun yang lalu 14.000 orang terbunuh akibat pemboman, kelaparan, dan eksekusi di luar hukum.
Perang saudara yang tak berkesudahan
Semenjak mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1956 dari tangan Inggris, kondisi Sudan nyatanya tidak semakin membaik. Negeri ini mengalami dua kali perang saudara dan ketidakpastian pemerintahan akibat kudeta yang berulang kali terjadi.
Terhitung Sudan telah mengalami 35 kali kudeta militer. Dari ke 35 kudeta, terdapat enam yang berhasil, 12 gagal serta 17 lainnya digagalkan. Sehingga negeri ini mendapatkan julukan sebagai Laboratory of Coups atau Laboratorium Kudeta.
Mayoritas kudeta yang terjadi hanya seperti pergantian kekuasaan saja, dari pemimpin militer ke pimpinan militer lainnya. Pemerintahan demokratis hanya berumur pendek, setidaknya hanya ada tiga periode: 1956-1958, 1964-1969, dan 1985-1989.
Pola yang sama juga terjadi dalam peristiwa kudeta terakhir di Sudan. Mantan Presiden Omar Al Bashir digulingkan pada April 2019 lalu, di mana sebelumnya ia juga mengkudeta pemerintahan Sadiq Al-Mahdi yang terpilih secara demokratis pada tahun 1989.
Di balik keberhasilan pelengseran Presiden Omar Al-Bashir, ada dua jenderal besar yang menjadi pusat kudeta tersebut, yaitu Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dengan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Jenderal Hamdan Dagalo yang memimpin Pasukan Reaksi Cepat (RSF).
Pasca kudeta, dua jenderal tersebut sepakat untuk mengakui kepemimpinan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Namun, pada tahun 2021 mereka melancarkan kudeta karena perebutan kekuasaan antara kelompok militer dan sipil dalam pemerintahan.
Perselisihan internal terus berlanjut, ketika kelompok RSF dan SAF berseteru merebutkan legitimasi atas pengaruh juga kontrol kekayaan mineral yang strategis. Keadaan mulai memanas ketika terjadi konfrontasi bersenjata oleh pasukan RSF di beberapa wilayah. Pergerakan tersebut dinilai oleh kelompok SAF sebagai sebuah ancaman keamanan.
Pada awal minggu-minggu pertama, RSF telah berhasil menguasai sebagian Ibu Kota Khartoum dan memegang kontrol beberapa fasilitas strategis, termasuk bandara, dan istana kepresidenan.
Dari sini, perseteruan di antara keduanya mulai memasuki tahap konflik terbuka. Ketegangan berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Beberapa kali kesepakatan gencatan senjata diambil, namun semuanya dilanggar. Warga sipil menjadi korban di tengah perebutan kekuasaan antara dua kelompok bersenjata, RSF dan SAF.
Masyarakat sipil semakin terhimpit
Pada rentan bulan Juli hingga Agustus 2024, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim investigasi independen ke Sudan untuk mengetahui fakta lapangan. Hasilnya, mereka menemukan adanya berbagai tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan illegal dalam aturan perang karena pihak yang berseteru juga menyerang warga sipil.
Kedua kelompok, baik SAF dan RSF terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam sekala besar. Mereka melakukan serangan terhadap warga sipil, sekolah, rumah sakit dan membatasi akses pasokan bantuan dari luar.
Terbaru, pasukan militan RSF merebut wilayah El-Fasher dari kelompok SAF. Penguasaan tersebut diikuti dengan peristiwa berdarah. Pasukan RSF telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Mereka melakukan penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan tanpa melalui pengadilan.
Bukti kuat datang dari citra satelit yang memperlihatkan adanyan pembunuhan secara sistematis. Hasil analisa yang diungkapkan Humanitarian Research Lab (HRL) Universitas Yale memperlihatkan objek yang ukurannya sesuai dengan ukuran tubuh manusia serta perubahan warna tanah menjadi kemerahan. Temuan tersbut didapat setelah RSF berhasil menduduki wilayah El-Fasher.
Warga sipil hidup dalam blokade total, membuat akses bantuan kemanusiaan tidak dapat masuk. Mereka bertahan dengan mengkonsumsi pakan ternak. Mereka hanya dapat melakukan pelarian demi terhindar dari pelecehan dan ancaman eksekusi.
Korban terbesar dari perang saudara di Sudan adalah masyarakat sipil, terutama komunitas non-Arab, seperti etnis Fur, Zaghawa, Berti, dan Masalit. Mereka menjadi target dari upaya pembersihan dan pengusiran sistematis. Ratusan ribu orang telah tewas, jutaan lainnya meninggalkan tanah demi mencari perlindungan.
Penulis: Hikam Abdillah
