 |
| Seorang mahsiswa menyampaikan aspirasinya dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Rektorat lantai III UIN Walisongo Semarang, Kamis (04/01/2018). |
Skmamanat.com – Audiensi yang seharusnya memberi jawaban atas kegelisahan mahasiswa terhadap penetapan SK Rektor UIN Walisongo Semarang Nomor 389 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), UIN Walisongo tak sesuai harapan.
Pasalnya, beberapa tuntutan seperti penjelasan mengenai tumpang tindih antara peran Poliklinik yang mengambil dana Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak direspon birokrasi kampus.
Hal itu disampaikan oleh Mandataris Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) Syarifuddin Fahmi dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Rektorat lantai III, Kamis (04/01/2018).
“Diskusi dari pukul 09.00-12.00 cenderung dipaksa seperti sosialisasi tentang JKN. Saya melihat dari pihak birokrasi UIN merasa takut dengan apa yang diutarakan oleh pihak BPJS,” katanya.
Fahmi mengungkapkan, pihaknya merasa kecewa dengan jalannya audiensi. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan komunikasi kepada Rektor untuk menggelar audiensi kembali. Hal itu dilakukan supaya dapat menjawab tuntutan dari mahasiswa.
“Jika tidak ada audiensi kembali, mana mungkin bisa menekan apa yang menjadi kebijakan birokrat,” terang Fahmi.
Audiensi dihadiri Wakil Rektor II Imam Taufik, Wakil Rektor III Suparman Syukur, mandataris Dema–U Syarifuddin Fahmi, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jamianan Sosial (BPJS) Bimantoro, perwakilan Dema tiap Fakultas, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), dan sejumlah mahasiswa.
Reporter : Agus Salim Irsyadullah
Editor: M. S. Najib
