Amanat.id- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SERA) sempat dicegat aparat kepolisian saat menggelar aksi lanjutan bertajuk “PANTURA: Panca Tuntutan Rakyat Menuju Pembebasan Nasional” di kawasan Jalan Pahlawan menuju Tugu Muda, Semarang, Rabu (26/8/2026).
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Faiz Al-Amin mengatakan massa awalnya hendak langsung menuju Tugu Muda. Namun, rencana tersebut sempat tertunda karena massa ditahan aparat kepolisian.
“Rencana awal lokasi aksi langsung di Tugu Muda. Disana kami berencana melakukan orasi, simbolik tabur bunga, baru kemudian pernyataan sikap. Kami cukup menyayangkan karena ditahan pihak kepolisian,” ujarnya.
Ia memperkirakan massa tertahan sekitar tiga jam sebelum diperbolehkan memasuki kawasan Tugu Muda.
“Mungkin ada tertahan sekitar tiga jam. Kami dari titik kumpul tiba ke lokasi setengah empat sore, baru bisa masuk Tugu Muda sekitar jam enam,” terangnya.
Lanjutnya, massa sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat saat hendak memasuki Kawasan Tugu Muda.
“Kami sempat dorong-dorongan dengan aparat karena memang massa aksi percaya dengan kesepakatan untuk masuk kawasan Tugu Muda, tetapi kepolisian menghadang,” jelasnya.
Ia menerangkan massa baru diperbolehkan masuk ke Tugu Muda setelah melalui proses negosiasi dan kawalan aparat.
“Setelah alotnya negosiasi, baru sekitar jam lima ke atas kami diperbolehkan masuk ke area Tugu Muda. Itu pun masih dalam pengawalan ketat pihak kepolisian,” terangnya.
Ia menyebutkan pihak aparat khawatir massa aksi melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban lalu lintas.
“Tadi selalu diulang-ulang alasannya adalah takut mahasiswa anarkis dan takut massa aksi mengganggu lalu lintas masyarakat. Padahal selalu kami menyampaikan bahwa kami punya tim negosiasi yang sudah kita briefing,” katanya.
Faiz menuturkan bahwa massa tidak ingin melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan maupun konflik dengan masyarakat.
“Kami tidak ingin aksi rusuh dan membuat konflik horizontal dengan masyarakat Semarang,” tuturnya.
Salah satu peserta aksi, Zidane Muhammad menjelaskan bahwa massa aksi sempat ditahan aparat ketika hendak menuju kawasan Tugu Muda.
“Awalnya seperti biasa, kami berkumpul di kampus masing-masing menuju Tugu Muda. Namun, dihadang di Jalan Pahlawan oleh pasukan polisi. Rangkaian aksi seharusnya dimulai pukul tiga sore dan sudah melakukan orasi, tetapi kami ditahan dan sempat deadlock dengan negosiator,” paparnya.
Setelah melakukan negosiasi dengan aparat, lanjutnya, massa diperbolehkan menuju kawasan Tugu Muda.
“Akhirnya, pukul enam sore kami diperbolehkan masuk atas hasil negosiasi dengan Kapolda,” jelasnya.
Menurut Zidane, pencegatan tersebut dinilai rancu karena pihak koordinator aksi mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan sebelum aksi berlangsung.
“Pencegatan ini dirasa rancu karena kami dari pihak koordinator aksi sudah mengirimkan surat, tetapi kami masih dicegat. Ada indikasi kalau pencegatan ini merupakan perintah dari gubernur kepada Kapolda,” ungkapnya.
Senada dengan Zidane, mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Ramy Fajar Prasetyo juga mempertanyakan adanya pencegatan terhadap massa aksi.
“Menjadi pertanyaan, Tugu Muda adalah ruang publik yang seharusnya masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi di sana. Namun, kenapa kemudian kepolisian mencegah?” jelasnya.
Lain pendapat, salah satu mahasiswa Universitas Semarang (USM), Ferdhinand Bomanara memiliki pandangan lain terkait pemblokadean tersebut agar mahasiswa tidak berlama-lama melakukan aksi.
“Spekulasi saya, aparat memang sengaja memblokade sampai jam yang ditentukan, yaitu pukul 17.40. Hal ini bertujuan agar aliansi mahasiswa tidak bisa berlama-lama di daerah Tugu Muda. Jika dilakukan sejak pukul tiga sore, mungkin akan terjadi kemacetan total,” ujarnya.
Ia berharap Panca Tuntutan Rakyat yang dibawa dalam aksi tersebut dapat segera direspons oleh para pemangku kepentingan.
“Harapannya jelas, Panca Tuntutan ini bisa dipenuhi oleh para stakeholder. Selain itu, mungkin bisa lebih tertib lagi ke depannya,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, Basya Radyananda mengatakan kepolisian perlu mengatur pergerakan massa aksi.
“Tugas kami menjaga ketertiban umum. Jadi supaya kita jamin masyarakat lain juga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Kalau tidak kita kanalisasi, tidak kita atur, tidak kita rekayasa, maka nanti akan terjadi kekacauan,” ujarnya.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari demokrasi yang harus difasilitasi.
“Dalam sebuah demokrasi, Polri adalah kawan demokrasi bagi teman-teman mahasiswa. Pihak kami selalu akan memfasilitasi yang menjadi keinginan mahasiswa,” imbuhnya.
Ia menjelaskan kepolisian mengizinkan massa memasuki Tugu Muda setelah melakukan koordinasi, rekayasa lalu lintas, serta mempertimbangkan kondisi di lapangan.
“Di lapangan kami buat pertimbangan, ada taktis dan teknis. Akhirnya kami lihat jam sudah memungkinkan, kami lakukan rekayasa. Ketika dinilai semua bisa tertib, maka kami persilakan,” katanya.
Ia menambahkan keputusan tersebut juga mempertimbangkan waktu aktivitas masyarakat, terutama pada jam pulang kerja.
“Kami mempertimbangkan jam pulang kantor. Oleh karena itu pihak kami mencari waktu yang tidak padat. Setelah melakukan konsolidasi dengan mahasiswa, kita atur dan ditepatilah setengah enam sore diizinkan,” tuturnya.
Lanjutnya, Polda Jawa Tengah memastikan pengamanan aksi dilakukan tanpa menggunakan kekerasan.
“Sekarang Kapolda Jateng sudah menjamin bahwa semua aksi unjuk rasa akan dilayani secara soft, tidak menggunakan kekuatan-kekuatan yang seperti dulu-dulu,” sambungnya.
Basya mengimbau mahasiswa yang akan menggelar aksi agar berkoordinasi langsung dengan kepolisian.
“Kalau memang mau ada unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum, silakan koordinasi dengan polisi. Pemberitahuan itu kami jadikan sebagai sarana saling koordinasi. Masalah tempat, waktu, maunya bagaimana, dan sebagainya,” himbaunya.
Ia menyebut pemberitahuan aksi secara umum disampaikan paling tidak tiga hari sebelumnya.
“Kalau di undang-undang itu paling tidak tiga hari sebelumnya. Tapi kita tidak terlalu saklek seperti itu. Yang penting sebelumnya harus ada pemberitahuan,” tutupnya.
Reporter: Meyra Karunia Putri
