Amanat.id- Komunitas Kolektif Perempuan Bara Puan melakukan protes terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) serta mendorong evaluasi kebijakan yang dinilai belum melibatkan masyarakat secara optimal melalui aksi bertajuk “Dapur Umum Banget” yang digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (23/6/2026).
Perwakilan Komunitas Bara Puan, Tata menyebut aksi ini sebagai ruang ekspresi bersama untuk berbagi keresahan dengan konsep “memasak kemarahan” sebagai cara kolektif mengolah pengalaman aksi sebelumnya.
“Beberapa kali kita melakukan aksi dalam sebulan ini. Ada banyak aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau warga sipil langsung tapi tidak ada respon apapun dari pemilik kebijakan. Disinilah kita bawa kemarahan-kemarahan ini, kita coba artikulasikan lewat memasak bersama,” ujarnya.
Tata menerangkan bahan makanan yang dimasak juga sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal.
“Jadi yang kita masak adalah bahan makanan yang berasal dari warga itu sendiri sebagai salah satu dukungan bahwa kita mendukung produk lokal, produk wilayah yang jarang kita diskusikan di wilayah perkotaan,” titahnya.
Bagi Tata, aksi ini menjadi upaya menghubungkan potensi masyarakat desa dengan kebutuhan di perkotaan melalui penggunaan bahan pangan lokal.
“Aksi damai kali ini untuk menghubungkan antara kota dan desa. Karena produk yang digunakan berasal dari masyarakat sipil itu sendiri seperti cabai gendot berasal dari masyarakat Dieng yang saat ini sedang berjuang menolak geothermal, kerang ijo dan beras dari warga Tambakrejo yang juga menolak tambang serta Ikan dari ibu-ibu nelayan Batang yang memperjuangkan sumber kehidupan dan menolak eksploitasi ruang laut,” jelasnya.
Tata juga menyoroti kegiatan tersebut melibatkan semua gender dan tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan.
“Seperti yang terlihat banyak bapak-bapak yang turut antusias bahkan membantu ngulek. Kita disini juga berusaha meghapus anggapan bahwa memasak tidak hanya identik pada perempuan, tapi bisa dilakukan semua gender,” terangnya.
Peserta Aksi, Khaira mengaku pertama kali melihat dan turut berpartisipasi dengan penyampaian aspirasi dalam bentuk aksi memasak.
“Saya senang bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena selama saya hidup jarang sekali melihat aksi dalam bentuk seperti ini,” titahnya.
Khaira menjelaskan alasan ia mengikuti aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi.
“Kegiatan masak-memasak kali ini adalah bagian dari aksi simbolik, sehingga bisa jadi suatu perwajahan bahwa aksi tidak hanya dalam bentuk demo. Kita juga bisa mengeluarkan aspirasi. Kalau dipikir aksi simbolik kali ini bentuknya sarkasme kepada pemerintah,” ujarmya.
Khaira mengaku kegiatan tersebut sempat didatangi aparat yang memotret kegiatan berlangsung.
“Sejauh yang kami lihat, tidak ada pemerintah yang hadir. Justru ada sekitar 4-5 aparat kepolisian yang datang hanya memfoto kegiatan kami mungkin untuk laporan. Seharusnya untuk mengayomi rakyat, bisalah bergabung bersama kami. Tapi mereka memilih untuk sama sekali tidak mengayomi rakyatnya, kecewa juga sebenarnya,” katanya.
Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Tuti Wijaya menjelaskan aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap respon pemerintah yang tidak memadai.
“Kegiatan ini merupakan salah satu respon kami terutama teman-teman perempuan yang ada di Jawa Tengah bahwasannya seperti yang kita lihat, MBG itu memiliki banyak penolakan dan masalah, bahkan pejabat yang mengelola MBG terseret kasus korupsi” jelasnya.
Menurut Tuti, berbagai aksi yang telah dilakukan sebelumnya juga belum mendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari pemerintah.
“Banyak aksi-aksi yang ternyata tidak pernah direspon atau bahkan aksi-aksi sudah secara menyeluruh pun itu tidak direspon oleh pemerintah,” tambahnya.
Tuti menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelakasanaan program MBG.
“Harus ada evaluasi secara besar-besaran bahkan berbasis data, karena selama ini yang dimunculkan adalah data-data yang kita tidak tahu,” katanya.
Menurutnya, kebermanfaatan program MBG tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.
“Yang digaungkan pemerintah katanya MBG ini mensejahterakan, mengumpulkan banyak peluang pekerjaan. Tapi nyatanya masih banyak dampak buruk MBG yang tidak dimunculkan oleh pemerintah,” sambungnya.
Bagi Tuti, Aksi “Dapur Umum Banget” merupakan bentuk kritik terhadap sistem pengelolaan MBG yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Jadi kami terpaksa untuk membuat ‘Dapur Umum Banget’ karena program pemerintah yang dinamakan MBG itu dapur-dapurnya ternyata bukan milik dan dipergunakan untuk rakyat. Kita bisa melihat dapur MBG juga dimiliki oleh TNI bahkan oleh pemerintah itu sendiri,” titahnya.
Reporter: Friciliya Lutfiah Zulva Romadhoni
Editor: Azkiya Salsa Afiana
