Amanat.id— Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo mengadakan webinar bertajuk “Politik Anggaran: Skeptisisme dan Sikronisasi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Jawa Tengah” pada Minggu, (04/07/2021).
Acara tersebut di adakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.
Noor Syamsudin, dosen FISIP UIN Walisongo sekaligus pembicara menjelaskan, politik anggaran merupakan proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dan publik yang tersedia.
Lebih lanjut, Syamsudin menambahkan, Politik anggaran merupakan aktivitas politik. Dengan demikian, proses maupun produknya adalah produk politik. Tidak menutup kemungkinan terjadinya manipulasi, dominasi, pemangkasan, pengambilan keputusan secara tertutup, dan praktik buruk lainnya terkait dengan anggaran.
Ia mengatakan untuk menganalisis politik anggaran pemerintah daerah, dapat ditelaah dari derajat kemandirian fiskal, distribusi dan alokasi belanja, serta perwujudan RPJMD-RKP.
Derajat kemandirian fiskal dapat dihitung menggunakan rumus Pendapatan Asli Daerah dibagi (Dana Perimbangan ditambah Pinjaman) dikalikan 100%.
“Untuk provinsi Jawa Tengah, skalanya lebih dari 50%. Artinya, sudah cukup mandiri dan masuk kategori partisipatif,” imbuhnya.
Sedangkan ditribusi dan alokasi belanja dibagi menjadi dua. Pertama, belanja tidak langsung, untuk biaya Komisi A (pemerintahan). Kedua, belanja langsung, untuk membiayai program Komisi B-E (perekonomian, pendapatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat).
“Ini penting sekali untuk dianalisis. Karena jika dana untuk belanja tidak langsung lebih besar, berarti anggaran lebih banyak keluar untuk membiayai pemerintah,” jelas Syamsudin.
Reporter: Rizkiyana Maghfiroh
Editor: Shafril
